Sistem Perekonomian

 Sistem Perekonomian

Sistem perekonomian adalah suatu susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi (untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu Negara).

Tujuan Sistem Ekonomi :

1.      Menentukan apa, berapa banyak dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan.

2.      Mengalokasikan produk nasional bruto (PNB) untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal, investasi.

3.      Mendistribusikan pendapatan nasional (PN), diantara anggota masyarakat : sebagai upah/ gaji, keuntungan perusahaan,          bunga dan sewa.

4.      Memelihara dan meningkatkann hubungan ekonomi dengan luar negeri.

Perkembangan Sistem Perekonomian di Indonesia

-          Pada Masa Belanda

Pada masa penjajahan, Indonesia menerapkan system monopolis dimana setiap kegiatan perekonomian dijalankan sesuai dengan system perdagangan Indonesia pada saat itu. Pada masa VOC berkuasa di Indonesia, VOC menerapkan peraturan dan strategi untuk menguasai perekonomian di Indonesia.

-          Pada Masa Inggris

Pada Masa penjajahan Belanda, Inggris berusaha merubah pola system perekonomian Indonesia. Inggris merubah pola pajak hasil bumi dengan pajak tanah, sehingga penduduk Indonesia memiliki uang dan uang tersebut akan digunakan untuk membeli barang produksi Inggris. Akan tetapi, karena perubahaan yang dilakukan Inggris dalam perekonomian ini sulit dilakukan maka perubahaan tersebut yang dilakukan Inggris mengalami kegagalan.

-          Pada Masa Tanam Paksa

Tujuan dari system Tanam Paksa adalah untuk memproduksi berbagai komoditi permintaan di pasaran dunia. Sistem Tanam Paksa ini merupakan system pengganti dari pajak tanah dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat Indonesia

-          System Ekonomi Pintu Terbuka

Sistem ini terjadi karena adanya dari kaum humanis Belanda yang menginginkan perubahaan nasib warga Indonesia yang lebih baik dan mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya.

-          Masa penduduk Jepang

Kesejahteraan rakyat sangat merosot dan terjadi bencana kekurangan pangan disebabkan karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak untuk pesawat tempur menjadi prioritas utama. Terjadi nya kelangkaan tekstil yang diakibatkan karena impor dan ekspor bermasalah

-          Masa Orde Lama

Pada awal kemerdekaan Indonesia, perekonomian di Indonesia sangatlah buruk disebabkan inflasi yang sangat tinggi karena Indonesia menggunakan 4 mata uang, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, mata uang pendudukan Jepang dan mata uang Rupiah. 

-          Masa Demokrasi Liberal

Karena dalam politik maupun system perekonomiannya menggunakan prinsip-prinsip liberal maka masa ini disebut masa liberal. Pada masa ini perekonomian diserahkan pada pasar sesuai dengan teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire. Sedangkan pengusaha Indonesia masih belum mampu untuk bersaing dengan pengusaha yang diluar Indonesia.

-          Masa Demokrasi Terpimpin

Sesuai dengan dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Indonesia menjalankan system demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi pada system etatisme (semua diatur oleh pemerintah). Maka dengan system ini diharapkan dapat membuat kemakmuran bangsa Indonesia. Akan tetapi kebijakan ekonomi ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia

-          Masa Orde Baru

Pemerintahan pada masa Orde Baru ini berusaha mengontrol laju inflasi di pemerintahan sebelumnya, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi sangat dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650% per tahun.

 

v  Dalam Ekonomi Makro terdapat 4 pelaku ekonomi, yaitu :

1.      Sektor Rumah Tangga

2.      Sektor Swasta

3.      Sektor Pemerintah

4.      Sektor Luar Negeri

v  Dalam perekonomian Indonesia terdapat 3 pelaku ekonomi pokok, yaitu :

1.         Koperasi

2.         Sektor Swasta

3.         Sektor Pemerintahan